Peraturan Perundangan Di Bidang Kesehatan Kerja

No	Peraturan Perundangan	Materi Kes. Kerja
1.	UU Nomor 13 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi  Organisasi/ Perubahan Internasional No. 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor- Kantor.	a. Pasal 17: Pekerja harus dilindungi b. Pasal 19: Perusahaan wajib menyediakan apotik/pos P3K
2.	UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	a. Pengawas adalah pegawai Depnaker yang ditunjuk b. Ahli keselamatan kerja adalah  tenaga teknis di luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker . c. Pasal 8: Syarat- syarat keselamatan kerja , pengurus perusahaan wajib untuk memeriksa kesehatan tk sejak masuk , selama kerja dan akan dipindahkan ketempat lain atau pekerjaan lain.
3.	UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pengaturan ruang lingkup jamsostek meliputi kecelakaan, kematian, hari tua, pemeliharaan kesehatan.
4.	UU  Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.	a. Pasal 22 : Kesehatan lingkungan b. Pasal 23 : Kes.Kerja. (1)  Kesja diselenggarakan utk mewujudkan produktivitas  kerja yg optimal (2)  Kesja meliputi pelay. Kesja , pencegahan penyakit akibat kerja , dan syarat kesja. (3)  Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesja. (4)  Kesja ditetapkan dengan PP
5.	PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek	PPK ditunjuk oleh BP jamsostek, persyaratan, dan iuran peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
6.	PP Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pengelolaan B3	a. Pasal 4 Larangan membuang B3 secara langsung b. Lampiran tabel menyebutkan RS dan sarana kesehatan lain termasuk penghasil B3
7.	PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan	a. Bab 1, pengertian dan jenis tenaga kesehatan b. Pasal  4, tenaga kes. dalam melakukan upaya kes. harus memp. Ijin dari Menkes.
8.	PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion	a. SIM Keselamatan Radiasi b. Pasal 10, Pemantauan Dosis c. Pasal 19, Pemeriksaan Kesehatan
9.	Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja	a. Pasal 1 Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja b. Pasal 2 Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit tersebut berhak mendapat jaminan kecelakaan  baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir c. Daftar 31 jenis penyakit yang ditetapkan
10.	Permenkes No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja.	a. Menunjuk kanwil untuk mengatur penyelenggaraannya . b. Pelaksanaannya dengan melibatkan pktk dan astek dalam pembiayaannya.
11.	Permenkes No. 560/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya Dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.	Pelaksanaan dari PP No. 40/1990 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
12.	Permenkes Nomor 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel Dan Keputusan Dirjen Ppmpl Sebagai Petunjuk Pelaksananya	Persyaratan kes-ling dan bangunan hotel ,kamar/ruang dan fasilitas sanitasinya,persyaratan tenaga, tata cara memperoleh srt ket laik sehat hotel. Kualifikasi tenaga pengawas dan tata cara pengawas kes. hotel
13.	Permenkes No. 84/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 920 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.	Merubah dan menambah bahwa pelayanan swasta di bidang medik merupakan bagian integral dari jejaring pelayanan medik perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum, yang meliputi upaya kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif.
14.	Kepmenkes No. 138/Menkes/Sk/Ii/1996 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Di Luar Negeri Dan Tenaga Kerja Asing Yang Akan Bekerja Di Indonesia.	a. SetiapTKI yang akan bekerja di luar negeri dan TKAyang akan bekerja di Indonesia harus memiliki surat keterangan sehat. b. Jenis yang diperiksa sesuai dengan yang diminta negara yang bersangkutan. c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yang mendapat izin dari Menkes.
15.	Kepmenkes No. 1350/2001 tentang Pengelolaan Pestisida	Tenaga dan perlengkapan pelindung
16.	Kepmenkes 907/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum	a. Jenis air minum harus memenuhi syarat kesehatan air minum. b. Persyaratan kesehatan meliputi ; bakteriologis, kimiawi, radioaktif  dan fisik.
17.	Kepmenkes No. 913/Menkes/SK/VII/2002 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia	Acuan bagi masyarakat termasuk pekerja dalam beraktivitas.
18.	Kepmenkes No. 1405/Menkes/Sk/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. Perkantoran Dan Industri.	Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kes. Lingkungan kerja perkantoran dan  industri.
19.	Kepmenkes No. 1406 Tahun 2002 tentang Standar Pemeriksaan Kadar Timah Hitam Pada Spesimen Biomarker Manusia	Standar pemeriksaan kadar timah hitam pada spesimen biomarker manusia
20.	Kepmenkes  1407/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengend.Dampak Pencemaran Udara	Kegiatan pelaks. Pengendalian terlebih dahulu didasarkan renc.lima tahunan : tenaaga,peralatan, sektor terkait,strategi, dan biaya
21.	Kepmenkes No. 1439/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan.	Penggunaan gas medis pada sarana pelayanan kesehatan.
22.	Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/2003 tentang SPM Rumah Sakit.	Standar pelayanan minimal kesehatan kerja di rumah sakit.
23.	Kepmenkes No. 424/Menkes/SK/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Pedoman Penanggulangannya.	Semua penunpang dari dan keluar bandara/ pelabuhan harus diperiksa, termasuk TKI.
24.	Kepmenkes No. 1075/Menkes/SK/2003 tentang Sistem Informasi Kesehatan Kerja.	Sistem informasi dan manajemen kesehatan kerja.
25.	Kepmenkes No. 1217/Menkes/SK/XII/2003 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi.	Dilakukan untuk pengamanan lingkungan tempat radiasi dengan cara-cara yang ditetapkan.
26.	Kepmenkes No. 1457/Menkes/SK/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota.	Standar pelayanan minimal bidang kesehatan kab/kota.
27.	Kepmenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kes.Masyarakat.	Kebijakan dasar puskesmas
28.	Kepmenkes No. 1197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit	Standar pelayanan kefarmasian di rs, pengelolaan, pelayanan
29.	Kepmenkes No. 1204/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.	Persyaratan , persyaratan tenaga , kurikulum,  penilaian pemeriksaaan kes ling kes. RS.
30.	SKB No. 168/Kpts/1971 – No. 207/Kab/B.Ch/1971 tentang Kerjasama Depkes Dan Depnaker Dalam Bidang Hygiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja.	Kerjasama depkes dan depnaker dalam bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja
31.	SKB No. Kep-333/Men/1985 – No. 51/Menkes/SKB /IV/1985 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja.	Jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja.
32.	SKB No. 235/Men/1985 – No. 114/Menkes/SKB/III/1986 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja.	Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja.
33.	SKB No. 202/Men/1994 – No. 81/Menkes/SKB/II/1994 tentang Susunan Badan Kerjasama Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	Susunan badan kerjasama jaminan sosial tenaga kerja.
34.	Keputusan Bersama Dirjen Binawas Depnaker Dan Dirjen Binkesmas Depkes No. Kep.22/BW/96 – No. 202/BW/DJ/BGM/II/96 tentang Penanggulangan Anemia Gizi (Kekurangan Zat Besi) Bagi Pekerja Wanita.	Penanggulangan anemia gizi (kekurangan zat besi) bagi pekerja wanita.
35.	SKB Menkes dan Bapeten No. 1193/Menkes/2000 dan No. 003/Bapeten/2000 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Di Bidang Kesehatan	Pelaksanaan, metodologi pemantauan, hasil pemantauan.
36.	SKB Menkes dan Menhub No. 1391 Tahun 2003 Dan No. Km 42 Tahun 2003 Ttg. Pembinaan Kes Kerja Pada Pekerja Transportasi	Mengkoordinasikan langkah pembinaan kes ja pada pekerja transportasi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan pekerja transportasi